MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Edy Putra Kelana

Sari


Undang-undang Pemerintah Daerah No 33 Tahun 2014 membawaangin segar bagi Daerah di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini pemerintah daerah bisa melaksanakan roda pemerintahan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Demikian pula dalam hal mengoptimalkan PAD masing-masing daerah memiliki peluang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan PAD yang berimbas langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), sejalan dengan pola dasar pembangunan masing-masing daerah, diperlukan adanya sinergisitas keterlibatan 3 (tiga) sektor: State, Private Sector dan Society dalam suatu kegiatan kolektif sehingga dapat berfungsi secara maksimal, dan menjadi esensi dari penerapan good governance melalui 6 (enam) elemen Commpetence, Transparancy, Accountability, Participation, Rule of Law, dan Social Justice. Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi adalah transfer kegiata perencanaan pengambilan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, unit administratif lokal, semi otonom dan organisasi parastatal. Otonomi Daerah adalah: wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan penerapan konsep teori areal division of power yang membagi kekuasaan secara vertikal.

Kata Kunci: Good Governance, Kebijakan Publik, Desentralisasi, Otonomi Daerah.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Dunn, William, N, 1999, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Effendi, Sofyan, Syafri Sairin dan M. Alwi Dahlan, (Editor), 1996, Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Lembaga Administrasi Negara, 2000, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 1997, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Penerapan Kebijakan, Bumi Aksara, Jakarta.

Widodo, Joko, 2001, Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya.

Yin, Robert K., 1997, Studi Kasus: Desain dan Metode, Diterjemahkan oleh M. Djauzi Muzakir, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

Effendi, Sofyan.. 2000, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, Materi Kuliah MAP-UGM, Yogyakarta.

Koswara, Ekom. 1996, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Disertasi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Nisjar S. Karhi. 1997, Beberapa Catatan Tentang Good Governance, Jurnal Administrasi dan Pembangunan, Vol.1 No.2,119


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.