EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENCARI KERJA (AK-1) PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KABUPATEN ACEH UTARA
Sari
ABSTRAK
Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah seiring dengan keinginan masyarakat yang mengharapkan pelayanan publik berjalan lebih efektif karena tugas terpenting dari instansi pemerintah adalah pemberi pelayanan, namun keefektivan pula sangat penting dan dibutuhkan dalam menunjang pelayanan. Dan salah satu instansi pemerintah dalam memberikan pelayanannya adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Utara yang mana pelayanannya berupa pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1). Inilah yang menjadi tolak ukur dari pembahasan dan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1), dan mendiskripsikan kendala-kendala dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1), serta mendiskripsikan upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala dalam pelayanan pembuatan kartu tanda pencari kerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif dengan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap informan yaitu: Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Utara, Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Kepala Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Ketenagakerjaan, staf seksi pembinaan hubungan industrial dan jaminan ketenagakerjaan, 3 (tiga) orang yang sudah melakukan pengurusan Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1), sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian perpustakaan dengan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Utara mengenai Efektivitas Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1), maka dapat ditarik kesimpulan pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) tidak sesuai dengan Pasal 42 Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2005. Dikarenakan masih adanya oknum pegawai pembuat kartu kuning yang melakukan pungutan liar pada saat memberikan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1). Karena masih adanya indikator yang belum menunjang maka dari itu pelayanannya dapat dikatakan belum efektif.
Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan, Ak-1
Teks Lengkap:
PDFReferensi
DAFTAR PUSTAKA
Agung Kurniawan, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta.
Direktorat Jendral Pemerintah Umum Departemen Dalam Negeri, 2003, Pelayanan Prima dan Pelayanan Terpadu Satu Atap, Modul Pelatihan.
Siswanto Sunarno, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Hanif Nurcholis, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Penerbit PT. Grasindo.
Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993
Lembaga Administrasi Negara, 2003, Penyusunan Standar Pelayanan Publik, Jakarta.
Mahmudi, 2005, Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP AMP YKN, Yogyakarta.
Moenir, 2006, Manajemen Umum di Indonesia, Jakarta.
Markus Zahnd, 2006, Perancangan Kota Secara Terpadu.
Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.
Siagian, Sondan P, 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia, PT Bumi Aksara, Jakarta.
Sianipar, 2000, Manajemen Pelayanan Masyarakat, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.
Tamaruddin, 2001, Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima, Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Sumatera Barat, Padang.
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk