PERAN KEPALA DESA SAGOE DALAM MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA DI DESA SAGOE KECAMATAN PEUSANGAN

Sari

ABSTRAK

Pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efesien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan  pemerintahannya. Gampong Sagoe merupakan gampong dengan rasa sosial yang tinggi, dan peduli terhadap keamanann masyarakat.  Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran Kepala Desa Sagoe dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Gampong Sagoe. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Hal ini dimaksud agar peneliti mendapatkan suatu gambaran yang jelas tentang peran serta faktor penghambat sarana dan prasarana yang ada di gampong Sagoe. Adapun permasalahan yang terjadi di Gampong Sagoe yaitu terhambatnya pengelolaan sarana dan prasarana Gampong Sagoe, serta bagaimana peran Kepala Desa Sagoe dalam mengatasi hal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui peran Kepala Desa Sagoe belum maksimal,hal ini disebabkan karena dalam pengelolaan sarana dan prasarana di gampong Sagoe belum berjalan karena minimnya dana yang dicairkan dan kurangnya kreatifitas Kepala Desa untuk memanfaatkan tanah wakaf yang sekarang ini masih belum difungsikan  dan seharusnya pengelolaan sarana dan prasarana di gampong tersebut dikembangkan terus agar gampong tersebut menjadi lebih indah dan asri. Adapun faktor penghambat terciptanya pengelolaan sarana dan prasarana di gampong Sagoe yaitu minimnya atau terbatasnya dana yang dikeluarkan pemerintah untuk pengelolaan sarana dan prasarana seperti belum adanya gedung tempat penyimpanan barang-barang PKK, tanah wakaf yang belum difungsikan, sehingga tidak adanya pemasukan kas bagi gampong tersebut.

Kata kunci: Peran dan Faktor Penghambat

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan dasar paradigma dalam pelaksanaan pemerintah, pengelolaan daerah serta sebagai perwujudan tuntutan agenda reformasi dalam upaya mencapai pembangunan secara merata dan kesejahteraan masyarakat. Adapun perubahan paradigma tersebut disikapi oleh daerah dengan menyesuaikan dan merubah mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan yang demokratis guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good govermance). Salah satu ciri sistem pemerintahan yang baik (good govermance) adalah pemerintah yang bisa mengikutsertakan semua masyarakat, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, adanya supermasi hukum serta bisa menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah diarahkan untuk merubah pola pikir, bahwa peranan birokrat atau aparat pemerintah mengalami pelaku pembangunan menjadi fasilitator pembangunan.