IDENTIFIKASI WILAYAH PERBATASAN TERLUAR PROVINSI ACEH STUDI DI PULAU RONDO KOTA MADYA SABANG

Sari

ABSTRAK

Pemetaan kewilayahan Indonesia sangat perlu dilakukan mengingat wilayah negara ini diliputi oleh pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan masing-masingnya memiliki potensi yang sangat strategis bak ditinjau dari segi ekonomis, sosial, pertahanan, keamanan. Indonesia merupakan negara kepulauanyang telah diakui PBB berdasarkan UNCLOS 1982. Adapun tujuan penelitian ini desain identifikasi kawasan perbatasan Indonesia di Provinsi Aceh yang berbasis sejarah dan pembangunan yang berkelanjutan; sebagai ujung tombak diplomasi dan benteng keutuhan NKRI. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan pihak aparat TNI Angkatan Laut kota Sabang, menyatakan: adanya pulau-pulau terluar seperti , Pulau Rondo, Pulau Banggala, Pulau Rusa, Pulau Raya. Namun pulau yang terluar adalah Pulau Rondo (Pulau Tempurung). Pulau ini menyimpan potensi yang sangat strategis diantara selat pelayaran internasional (ZEE), menjadi pulau perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan sumber daya laut di sekitar pulau. Namun sampai saat ini eksistensi pulau Rondo belum dikelola secara profesional dengan manajemen yang tepat termasuk fasilitas pendidikan: seperti trasnportasi yang menghubungkan Sabang dengan pulau Rondo sampai saat penelitian ini dilakukan belum tersedia fasilitas-fasilitas kebutuhan bagi penduduk, untuk mendiami pulau tersebut juga belum tersedia, saat ini pulau tersebut hanya ditempati aparat TNI AL untuk berjaga-jaga wilayah perbatasan dan belum ditempati oleh penduduk dan hal ini bisa menjadi ancaman kewilayahan Nusantara. Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini hanya menempatkan Aparat TNI AL di Pulau perbatasan itu. Kendala yang dihadapi letak/posisi pulau Rondo jauh dari pusat kota Madya Sabang. Penelitian ini menggunakan metode Logi Kualitatif.

Kata Kunci: Identifikasi wilayah perbatasan Indonesia di Provinsi Aceh.

PENDAHULUAN

Kegagalan dalam mempertahankan keutuhan negara dimana sistem pemerintahannya yang gagal dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dimasa kepemimpinan dan pemerintahan. Hal ini menyebabkan semakin melemahnya pusat dan semakin meningkatnya tuntutan kemerdekan dan pemisahan diri dari negara berdaulat. Dimensi persoalan ini cukup kompleks, menyangkut aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan kamanan.