EVALUASI PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN BIREUEN DITINJAU DARI KINERJA PEREKONOMIAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Haryani dan Meri Maryani

Sari


Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemekaran wilayah Kabupaten Bireuen ditinjau dari kinerja perekonomian dan pelayanan publik daerah. Penelitian menggunakan pendekatan Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) dan Indeks Kinerja Pelayanan Publik (IKPP) daerah untuk meng-evaluasi pemekaran wilayah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan nilai Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) daerah Kabupaten Bireuen pasca pemekaran didapatkan rata-rata nilai indeks sebesar 24,29 dengan kecenderungan terus meningkat setiap tahun. Sedangkan nilai Indeks Kinerja Pelayanan Publik (IKPP) daerah pasca pemekaran Bireuen hasil perhitungan didapatkan rata-rata indeks sebesar 141,72 dengan kecenderungan berfluktuasi akan tetapi poinnya terus menurun dibandingkan dengan tahun 2001. Dengan adanya peningkatan terus menerus pada IKE Bireuen maka dapat disimpulkan bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Bireuen terus meningkat kearah yang lebih baik dengan adanya pemekaran wilayah. Sebaliknya, menurunnya IKPP Bireuen mengindikasikan bahwa adanya penurunan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bireuen pasca pemekaran wilayah.

.

Kata kunci : Pemekaran Wilayah, Kinerja Perekonomian, Pelayanan Publik


Referensi


Daftar Pustaka

Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Badan Pusat Statistik, (2000-2014), “Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota: Edisi Tahun 2000-2014”, Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Badan Pusat Statistik Aceh, (2000-2014), “Aceh Dalam Angka: Edisi Tahun 2005-2013)”, Badan Pusat Statistik Aceh; Banda Aceh.

Badan Pusat Statistik Bireuen (2000-2014), “Bireuen Dalam Angka: Edisi Tahun 2001-2013, BPS Kabupaten Bireuen.

BAPPENAS (2008), “Studi Evaluasi (Impact) Penataan Daerah Otonomi Baru Tahun 2008”, Direktorat Otonomi Daerah: Jakarta.

BAPPENAS dan UNDP (2008), “Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah 2001-2007”, BRIDGE (Building and Reinventing Decentralised Governance): Jakarta.

Rachim, Ratri Furry Pustika (2013), “Evaluasi Pemekaran Wilayah Kota Serang Ditinjau dari Kinerja Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Daerah”, Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro: Semarang.

Sukirno, Sadono (2006), Ekonomi Pemba-ngunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan), PT Raja Grafindo; Jakarta

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Peng-hapusan, dan Penggabungan Daerah.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.