ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN BIREUEN

Haryani Haryani

Sari


Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis rasio keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap belanja modal Kabupaten Bireuen. Subjek penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bireuen. Sedangkan objek yang diteliti adalah hasil laporan keuangan daerah dari tahun 2009 – 2013.Metode analisis data yang digunakan adalah penelitian diskriptif kuantitatif.Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bireuen bersifat instruktif karena memiliki rata-rata 4,57% (< 25%) dan nilai rata-rata efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Bireuen sebesar 46,75% (< 100%) dinyatakan tidak efektif, begitu juga halnya dengan nilai rata-rata efisiensi sebesar 94,45% ( > 60%) dinyatakan kurang efisien. Dan berdasarkan pengujian secara parsial (uji T) menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Bireuen. Dan rasio efektivitas keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Bireuen, serta rasio efesiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Bireuen. Ketergan-tungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih sangat besar dalam mencukupi kebutuhan belanja pemerintah daerah, diperlukan kreatifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD misalnya pendirian BUMN sektor potensial.

 

Kata Kunci: Rasio Keuangan Daerah, Belanja Modal

 


Referensi


Anonymous (2015), Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen. Badan Pusat Statistik.

---------- (2004), Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Halim. Abdul dan Theresia (2011). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat

Halim, Abdul. (2009). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi ke 3. Salemba Empat. Jakarta

Mahsun, Muhamad. (2010). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta

Sumodiningrat, Gunawan. (2010). Ekonomika Pengantar. Edisi ke 2.Yogyakarta: BPFE. Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.