PELATIHAN PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MELALUI KONSEP SMART VILLAGE GOVERMENT DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
Sari
Kegiatan PKM berupa pelatihan penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui konsep smart village government di Kec. Jambi Luar Kota bertujuan untuk: 1) meningkatkan kesadaran pemerintah desa tentang pentingnya tata kelola pemerintahan desa dengan konsep smart village government; 2) meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang paradigma terbaru tata kelola pemerintahan desa di era 4.0; 3) meningkatkan pengetahuan pemerintah desa dan terbukanya pemikiran pemerintah desa untuk menerapkan konsep smart village government dalam pengelolaan pemerintahan desa; dan 4) tercapainya tata kelola pemerintahan yang optimal berbasis teknologi informasi. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilakukan melalui metode pelatihan dengan penyampaian materi pelatihan menggunakan metode yang relevan, yakni ceramah, tanya jawab dan diskusi. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatannya, yaitu survei lapangan, pelatihan, diskusi dan evaluasi. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM berupa pelatihan penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui konsep smart village government di Kec. Jambi Luar Kota, disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan diikuti dengan antusias oleh peserta, terlihat dari semangat dan keseriusannya dalam mengikuti pelatihan. Sehingga, kesiapan yang matang dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder menjadikan kegiatan ini berjalan dengan baik. Adapun capaian kegiatan pelatihan adalah meningkatnya pemahaman kepala desa tentang strategis letak desa yang dipimpin dan memahami konsep tata kelola pemerintahan yang tepat agar dapat memanfaatkan letak strategis desa dengan penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa atau konsep smart village government. Maka, kegiatan pelatihan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik di desa dalam Kec. Jambi Luar Kota.
Kata Kunci: pelatihan, penguatan tata kelola pemerintahan desa, smart village goverment
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Agus, Dwiyanto. 2006. Mewujudkan Good Geovernance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: UGM Press.
Dennis, Anderson., dkk. 2015. E-Government Strategy, ICT and Innovation for Citizen Engagement. New York: Springer.
Gasco-Hernandez, Mila. 2014. Open Government: Opportunities and Challanges for Public Governance, New York: Springer.
Hari, Sabarno. 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika.
Hendytio, Medelina., dkk. 2014. Mengkaji Kebijakan tentang Akses dan Informasi serta Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi: Belajar dari Singapura dan Filipina serta Rekomendasi Awal untuk DPR (CSIS Research). Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
Krina, L.P.L. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Lathrop, Daniel., Ruma, Laurel. 2010. Open Government: Collaboration, Transparency and Participation in Practice. California: O’Reilly Media.
Ndraha, Taliziduhu. 2002. Sekilas Ilmu Pemerintahan. Jakarta: BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-Unpad.
Retna, Chitra S. 2013. Independent Reporting Mechanism 2011-2013: Indonesia Progress Report. Washington DC: IRM Open Government Partnership.
Rianto, Budi., Tri Lestari. 2012. Polri dan Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik. Surabaya: Putra Media Nusantara (PMN).
Sekretariat OGI. 2013. OGI Self-Assessment Report Tahun 2012. Jakarta: UKP-PPP.
____________. 2014. OGI Self-Assessment Report Tahun 2013. Jakarta: UKP-PPP.
Schwarze, R. 2005. E-development: From Excitement to Effictiveness. Washington.
UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditetapkan pada 30 April 2008.
UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ditetapkan pada 18 Juli 2009.
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.