KEUANGAN DAERAH MERUPAKAN SALAH SATU SARANA MENINGKATKAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Sari
ABSTRAK
Pengeluaran pemerintah di daerah lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan sehingga setiap tahunnya keuangan di kabupaten tersebut terus mengalami defisit anggaran, walaupun pendapatan daerah setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, namun disisi lain belanja daerah pun turut mengalami peningkatan yang melebihi pendapatan. Sehingga Anggarapan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak memiliki Sisa Lebih. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah masih sangat kurang. Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada keuangan daerah dari tahun ke tahun secara keseluruhan sudah efektif .
Kata Kunci: rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektifitas pendapatan asli daerah.
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Adisubrata, Winarna Surya. 2013. Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. Semarang: CV Aneka Ilmu.
Agoes, Kamaroellah. 2017. Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam. STAIN.
Arikunto, Suharsimi. 2014. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Halim, Abdul. 2015. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903/2735/SJ tahun 2001 Tentang Barang/Jasa dan Pinjaman Daerah.
Kuncoro, Mudrajad. 2013. Mudah Memahami Dan Menganalisis Indikator Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
La Ode Abdul Wahab, dkk. 2016. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah. Universitas Cenderawasih.
Made, Wena. 2015. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer: Suatu Tinjauan Konseptual Operasional. Jakarta: Bumi Aksara.
Mardiasmo. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Melalolin, dkk, 2016. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi.
Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nurcholis, Hanif. 2015. Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.
Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.