KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KELAPA SECARA TERPADU (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bireuen)

Ilyas Ismail

Sari


ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, dalam memperoleh dan menafsirkan data dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Hasil penelitian adalah kebijakan Dinas Perindustrian Kabupaten Bireuen dalam mengembangkan industri kelapa secara terpadu adalah dengan membuat kerangka pikir seperti data wilayah Bireuen, produksi batang kelapa, jumlah area yang ditanam, data dana baik dari provinsi maupun pusat, data akan arah pengambangan kelapa terpadu di Bireuen, amino masyarakat Bireuen terhadap kelapa sendiri, dan inpres serta kepres terhadap industri kepala. Faktor yang menghambat Dinas Perindustrian Kabupaten Bireuen dalam mengembangkan industri kelapa secara terpadu adalah berupa tidak adanya implementasi qanun yang menetapkan untuk dapat berdirinya industri kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen, meskipun berbagai macam desain kebijakan telah dirancang, namun tidak dapat diimplentasikan secara baku dan sah. Faktor lain dapat berupa kurang modal dasar pembangunan yang dimiliki oleh daerah kabupaten sendiri. Selanjutnya faktor yang menghambat pengembangan industri kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen berupa kurangnya akses bantuan modal dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah tingkat provinsi serta tidak lancarnya arus implentasi luar negeri yang masuk ke Kabupaten Bireuen.

Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Daerah dan Industri Kelapa Secara Terpadu


PENDAHULUAN

 

 Kabupaten Bireuen merupakan daerah yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah yang dapat diolah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu keunggulan daerah Kabupaten Bireuen adalah komoditi perkebunan dan pertanian diantaranya adalah kelapa. Kelapa merupakan komoditi penting bagi kehidupan masyarakat dan perekonomian khususnya daerah Kabupaten Bireuen. Produk tanaman kelapa selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat juga sebagai sumber pendapatan daerah  melalui ekspor. Lahan kelapa merupakan lahan dengan areal terluas di Kabuptan Bireuen dibandingkan dengan lahan pertanian dan perkebunan lainnya, dan menempati urutan teratas untuk tanaman budidaya setelah padi.

Pembangunan industri pengolahan kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen memiliki peranan yang sangat penting, karena dengan arah dan sasaran tersebut pembangunan industri harus semakin ditingkatkan dan pertumbuhannya dipercepat sehingga mampu mempercepat terciptanya struktur ekonomi yang lebih seimbang.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


DAFTAR PUSTAKA

Adi Nugroho (2003) Manajemen Kebijakan Publik,, Jakarta, Erlangga.

Asnawi (2005) Kegunaan Kelapa Dan Perkembangan Industri Kelapa Terpadu, Bandung. IPB.

Dinata (2003) Perkembangan Lembaga Kenegaraann Dan Kebijakan Publik, Jakarta, Balai Pustaka.

Henry, Simamora (2004) Prosedur Desain Dan Rancangan Kebijakan, Jakarta, Balai Pustaka.

Irfan, Islamy. (2004). Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta

Maryani (2007) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Sektor Industri, Jakarta, Erlangga.

Pamudji. (2002). Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia. Jakarta, Bumi Aksara,

Sabariah (2005) Manejemen Dan Fungsi Pemerintah, Bandung, PT Rafika Adiatama

Santoso (2008) Kebijakan Dan Kinerja Pemerintah, Bandung, PT Bumi Aksara

Setyawan (2005) Teori Pemerintah, Jakarta, Bumi Aksara.

Susanto (2010) Kebijakan Pemerintah Melindungi Industri Dalam Negeri Terkait Dengan Kesepakatan Perdagangan Regional Afta-China.

Syahruddin (2010) Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri.

Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Kencana, Jakarta

Perundangan dan Peraturan-Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional

Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Ruang Dinas Kabupaten Bireuen

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri Umum

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Industri Nasional


Refbacks

  • »
  • »
  • »
  • »