IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOG GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BIREUEN (Studi Kasus Tentang Pelayanan Pembuatan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016/2017)

Fitri Ernalis

Sari


Dinas kependudukan dan Pencatatann Sipil Kabupaten Bireuen dalam upaya mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dihadapkan pada berbagai masalah seperti belum optimalnya kinerja aparatur birokrasi, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, berbelitnya birokrasi, rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta serta masih adanya kesenjangan antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Oleh karena itu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan pembuatan e-KTP. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kabupaten Bireuen khususnya dalam pembuatan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu menggunakan kata tertulis dan lisan dari narasumber berdasarkan prinsip good governance menurut Lemabaga Administrasi Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Bireuen khusunya dalam pembuatan e-KTP belum semuanya berkontribusi secara optimal dalam pelaksanaan kebijakan dan program administrasi kependudukan.

Kata kunci: Pelayanan Publik, e-KTP, implementasi, good governance.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Affan Gaffar. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta; Pustaka Pelajar

Andrianto, Nico. 2007. Good E-Goverment: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-Government. Malang; Bayumedia Publishing.

Arikunto, Suharsimi. 2000. Manajemen Penelitian. Rineka Cipta; Jakarta

Setiawan, Guntur. 2010. Implementasi Dalam Birokrasi Publik di Indonesia. Cetakan kedua Yogyakarta; Universitas Gadjah Mada

Sedarmayanti. 2012. Good Governance: Kepemimpinan yang Baik. Mandar Maju; Bandung

Lembaga Administrasi Negara. 2009. Akuntabilitas dan Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) LAN; Jakarta

Moleong Lexy J. 2010. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.